Berita Hari Ini : DPR Mengeluh : "Sulit Kita Buat RUU Kekerasan Seksual"


(Newsteen) - Pada Kamis lalu, Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg) secara resmi mencabut RUU pemberantasan kekerasan seksual dari daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini.

Marwan Dasopang, wakil ketua Komisi VIII DPR, mengatakan ini disebabkan karena "kesulitan" dalam mengatur pembahasan RUU tersebut.

Laporan Tahun 2019 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan tingkat kekerasan seksual yang terus meningkat di Indonesia.

Setidaknya 35 perempuan dan anak perempuan mengalami pelecehan seksual setiap hari antara tahun 2001 dan 2011.

Laporan tersebut juga mencatat peningkatan 14 persen dalam kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi total 406.178 kasus.

Undang-undang Indonesia yang berlaku tidak mengakui definisi dan kompleksitas kekerasan seksual.

Sebagai contoh, KUHP hanya mengakui penetrasi penis secara paksa pada vagina wanita sebagai pemerkosaan.

Hukum tidak mengakui bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual.

Ini adalah salah satu alasan mengapa RUU pemberantasan kekerasan seksual sangat penting untuk meningkatkan perlindungan perempuan di seluruh negeri.

Jika ada "kesulitan", anggota parlemen harus melihat masyarakat, terutama pada perempuan yang telah bertahun-tahun menunggu dengan sia-sia agar RUU tersebut disahkan,terlebih untuk korban pelecehan seksual dan keluarga korban.

Ratu Tiara

Komentar